JAKARTA,quickq最新下载ios DISWAY.ID– Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, A. Rifqi al Mubarok, dengan tegas menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Ia menegaskan, langkah tersebut bertentangan dengan amanah reformasi 1998 yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, serta keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.

BACA JUGA:Habiburokhman: 7 dari 8 Fraksi Komisi III DPR Tolak Polri di Bawah Kemendagri

"Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi," kata Rifqi, yang akrab disapa Gus Rifqi dalam keterangan resmi.

Ia juga mengingatkan, keputusan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

BACA JUGA:Pilkada Jakarta Berlangsung Kondusif, Timses Pram-Rano Apresiasi TNI-Polri

"Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat," tambah Gus Rifqi.

GP Ansor mengingatkan bahwa menggabungkan Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi. 

"Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita," ujarnya lagi.

BACA JUGA:PDIP Ingin Polri Ada di Bawah TNI atau Kemendagri Buntut Dugaan Cawe-cawe di Pilkada

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. 

"Pemisahan ini telah terbukti efektif selama lebih dari dua dekade, menghasilkan penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan," kata Gus Rifqi.

Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan bahwa banyak pengambil kebijakan saat ini adalah aktivis reformasi 1998. 

BACA JUGA:Jawa Barat Jadi Destinasi Libur Nataru, Jasa Raharja dan Korlantas Polri Antisipasi Kecelakaan

• 1
• 2
• »

• ·Daripada Usulkan Koruptor Didenda Damai, ICW Desak Pembahasan RUU Perampasan Aset Dibahas Segera!
• ·Diborong Semler Scientific, Aset Kripto Bitcoin Makin Diminati Institusi
• ·Jangan Panik, Lakukan 5 Hal Ini Jika Merusak Barang di Hotel
• ·Tren #KaburAjaDulu Menyeruak di Kalangan Anak Muda Indonesia
• ·Dianggap Bikin Insecure, Iklan Rimmel Dilarang Tayang di Inggris
• ·9 Kota Terbaik di Dunia untuk Kerja Sambil Liburan
• ·Tolak UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Lakukan Aksi di DPR RI
• ·Jangan Anggap Remeh Menyetrika, Ternyata Bisa Bakar Ratusan Kalori
• ·34 Ribu Pegawai Kementerian ATR/BPN Akan Jadi Duta Penyebar Informasi Kebijakan Pemerintah
• ·FOTO: Ngopi Sambil Bercengkrama dengan Ular di Taipei
• ·Al Zaytun Akan Ditangani Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto: Kami Telah Dapat Arahan Menko Polhukam
• ·Percepat Spin Off UUS, OJK Pelototi Komitmen Rencana Induk Bank Syariah
• ·Store Zara di Tunisia Diserbu Pengunjuk Rasa Pro
• ·Densus 88 Tangkap Dua Terduga Teroris di Lombok Timur
• ·Jangan Panik, Lakukan 5 Hal Ini Jika Merusak Barang di Hotel
• ·9 Kota Terbaik di Dunia untuk Kerja Sambil Liburan